Koperasi Desa: Inisiatif Besar dengan Visi Kerakyatan
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/K) dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari revolusi ekonomi desa. Pada 21 Juli 2025, peluncuran nasional dilakukan di Klaten, menandai awal mula terbentuknya koperasi produktif di tiap desa dan kelurahan. Tujuannya jelas: mengembalikan peran desa sebagai motor penggerak ekonomi bangsa. Di Jawa Timur, program ini disambut luar biasa. Hingga 1 Juli 2025, seluruh 8.494 desa dan kelurahan telah memiliki koperasi berbadan hukum. Sebuah capaian luar biasa yang tak lepas dari koordinasi antara pemprov, pemkab/pemkot, hingga desa itu sendiri.
Kepemimpinan Daerah yang Progresif
Koperasi ini hanya akan diberi dukungan apabila bergerak di sektor riil. Artinya, koperasi harus terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif: menyerap hasil tani, mendistribusikan sembako, hingga mengelola logistik dan layanan kesehatan. Pendekatan ini, menurut saya pribadi ini adalah bentuk keberanian birokrasi untuk keluar dari jebakan koperasi simpan-pinjam yang hanya melayani kebutuhan konsumtif. Model ini bisa menjadi pondasi penting dalam menyeimbangkan antara logika pasar dan keberpihakan sosial.
Menyederhanakan Jalur Ekonomi
KDMP dibentuk dengan model 7 unit usaha dalam satu badan koperasi: simpan pinjam, sembako, klinik/apotek, gudang/cold storage, logistik, kantor koperasi, dan unit usaha lokal. Menurut pengamatan saya, model ini menawarkan efisiensi dan keadilan distribusi. Jika diterapkan dengan manajemen yang kuat dan melibatkan komunitas, maka desa tidak lagi sekadar pasar, tapi juga produsen dan pengelola rantai distribusinya sendiri.
Mengembalikan Martabat Ekonomi Desa
Koperasi Merah Putih bukan sekadar program ekonomi, tapi simbol dari keberpihakan negara terhadap masyarakat akar rumput. Ini adalah cara negara menyapa desa dengan alat produksi, bukan hanya bansos. Saya melihat ini sebagai peluang besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada koperasi. Dulu, banyak koperasi yang gagal karena minim transparansi, pengurusnya elitis, atau hanya jadi alat kredit konsumtif. Dengan sistem yang baru ini, ada harapan besar lahirnya koperasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Saran Pribadi: Fokus pada SDM dan Transparansi
Jika boleh memberi saran, saya menilai pemerintah dan BUMN perlu lebih fokus pada penguatan SDM koperasi. Jadikan koperasi bukan hanya legal secara dokumen, tapi juga hidup sebagai organisasi bisnis komunitas. Transparansi, partisipasi warga, dan teknologi digital harus menjadi fondasi utama. Masyarakat harus diajak aktif, bukan hanya sebagai “anggota tercatat” tetapi juga sebagai penggerak dan pemilik koperasi itu sendiri.
Penutup: Dari Desa untuk Indonesia
Koperasi Merah Putih adalah upaya besar yang layak diapresiasi. Tapi yang lebih penting dari peluncurannya adalah kemampuan untuk menjaga napas panjangnya. Sebagai Kurniawan, saya percaya bahwa ekonomi Indonesia yang kuat hanya bisa tumbuh jika desa-desa diberdayakan secara produktif, bukan hanya konsumtif. KDMP adalah peluang langka untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, partisipatif, dan membumi. Tinggal bagaimana kita, semua pihak, ikut mengawal dan merawatnya bersama.
