Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan klasik Badan Usaha Milik Negara (BUMN): kinerja yang dinilai belum efisien dan belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi negara. Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo menegaskan bahwa pembenahan BUMN tidak bisa berhenti pada pergantian direksi semata, melainkan juga menyentuh pertanggungjawaban kebijakan di masa lalu.
Prabowo secara terbuka mengingatkan para mantan pimpinan BUMN agar tidak lepas tangan atas keputusan strategis yang pernah diambil. Menurutnya, evaluasi menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik pengelolaan yang merugikan negara dan rakyat.
“BUMN itu mengelola uang rakyat. Kalau tidak efisien, kalau salah kelola, harus berani dievaluasi,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.
Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan reformasi tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Prabowo menilai masih terdapat pola lama yang membuat sejumlah BUMN berjalan lamban, boros, dan kurang kompetitif di tengah persaingan global.
Lebih jauh, Prabowo juga memberi sinyal bahwa evaluasi tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Meski tidak menyebut nama atau kasus tertentu, pernyataan ini dipahami sebagai pesan keras bahwa era “aman” bagi pengelolaan BUMN yang tidak efisien mulai berakhir.
Pengamat menilai sikap Prabowo ini sebagai upaya membangun pesan politik sejak awal pemerintahan: BUMN harus menjadi motor ekonomi, bukan beban keuangan negara. Namun di sisi lain, tantangan terbesar tetap pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, mengingat reformasi BUMN kerap berhadapan dengan kepentingan politik dan birokrasi yang mengakar.
Ke depan, publik menunggu langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti pernyataan tersebut. Apakah evaluasi BUMN benar-benar akan berujung pada perbaikan tata kelola, atau justru kembali menjadi wacana rutin tanpa perubahan signifikan.
Yang jelas, ultimatum Prabowo kali ini menegaskan satu hal: pengelolaan BUMN tak lagi bisa berjalan setengah-setengah, dan tanggung jawab tidak berhenti ketika jabatan ditinggalkan
