Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan peringatan tegas kepada jajaran pemerintah daerah di Bali terkait persoalan sampah yang mencemari lingkungan dan mengancam keberlanjutan pariwisata nasional. Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor strategis penopang ekonomi nasional. Namun, sektor tersebut tidak akan mampu bertahan jika persoalan dasar seperti kebersihan lingkungan diabaikan.
“Pariwisata tidak akan hidup, tidak akan bertahan, kalau lingkungannya kotor,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa dirinya menerima berbagai laporan dan keluhan, termasuk dari tokoh-tokoh internasional, mengenai kondisi pantai di Bali yang dipenuhi sampah. Menurutnya, kondisi tersebut mencoreng citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Prabowo menilai, masalah sampah bukan sekadar persoalan estetika, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola dan disiplin kolektif. Ia meminta agar pemerintah daerah tidak lagi saling menyalahkan, melainkan segera mengambil langkah nyata dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mendorong gerakan masif kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Mulai dari pemerintah daerah, sekolah, komunitas, hingga aparat TNI dan Polri diminta turut ambil bagian dalam kerja bakti rutin menjaga kebersihan kawasan wisata.
“Ini bukan pekerjaan satu dua orang. Ini kerja bersama. Kalau perlu, libatkan semua elemen,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa keberlanjutan pariwisata harus sejalan dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Ia mengingatkan, tanpa kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang serius, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan wisatawan global.
Arahan Presiden tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap isu lingkungan, khususnya di daerah tujuan wisata utama seperti Bali. Pemerintah daerah pun diharapkan segera menindaklanjuti peringatan tersebut dengan kebijakan konkret dan aksi lapangan yang berkelanjutan.
