Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi topik utama dalam dialog publik bertajuk “Wacana Pilkada Melalui DPRD: Membunuh Karakter Anak Muda dan Masyarakat Proletar”. Kegiatan ini digelar oleh GErakan Aktivis Mahasiswa diskusi terbuka untuk merespons dinamika demokrasi lokal yang kembali mengemuka di ruang publik.
Dialog tersebut menghadirkan dua wakil rakyat, yakni Andi Anwar Purnomo dari Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Umy Asyiatun Khadijah, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba. Diskusi berlangsung dalam suasana dialogis dengan penekanan pada pentingnya literasi politik dan partisipasi masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Andi Anwar Purnomo menegaskan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD hingga kini masih berada pada tahap diskursus publik. Ia menyampaikan bahwa secara prosedural, isu tersebut belum masuk dalam tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga belum menjadi agenda resmi pembahasan legislasi.
Menurut Andi Anwar, setiap gagasan kebijakan publik sebaiknya disikapi secara bijak dan proporsional. Ia menilai bahwa ruang diskusi harus tetap dibuka agar masyarakat dapat menimbang aspek mudarat dan maslahatnya.
“Dalam demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana semua pihak dapat menilai sebuah wacana dengan kepala dingin, mempertimbangkan kepentingan publik secara luas,” ujarnya Ia menambahkan bahwa proses pengambilan kebijakan idealnya tetap berorientasi pada penguatan demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Andi Anwar juga menekankan peran strategis mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil. Ia menyebut bahwa gerakan aktivis mahasiswa memiliki kontribusi penting sebagai mitra kritis negara, terutama dalam mengawal isu-isu strategis agar tetap selaras dengan nilai demokrasi dan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menilai bahwa pemaknaan demokrasi, baik melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung, telah memiliki dasar konstitusional. Ia menjelaskan bahwa wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah hal baru dan pernah mengemuka pada periode pemerintahan Mantan Presiden SBY.
Umi menekankan pentingnya edukasi politik agar masyarakat memahami konteks historis dan konstitusional dari setiap wacana yang berkembang. Menurutnya, dialog publik seperti ini menjadi sarana penting untuk mempertemukan berbagai pandangan secara sehat dan konstruktif.
Kegiatan dialog publik ini turut dirangkaikan dengan pelantikan Gerakan Aktivis Mahasiswa untuk masa bakti 2025–2027. Pelantikan tersebut menjadi penanda komitmen generasi muda untuk terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintahan, menjaga ruang demokrasi, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.
