Jakarta — Indonesia menghadapi situasi serius dalam sektor pangan nasional. Pemerintah mencatat kehilangan sekitar 544 ribu hektare lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir akibat masifnya alih fungsi lahan. Kondisi ini dinilai sudah memasuki tahap darurat dan berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional.
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid melaporkan langsung temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporannya, Nusron menegaskan bahwa penyusutan lahan sawah terjadi secara sistematis, terutama karena konversi menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur.
“Alih fungsi lahan sawah ini tidak bisa lagi dianggap persoalan biasa. Angkanya sangat besar dan dampaknya langsung terhadap produksi pangan nasional,” kata Nusron dalam laporannya kepada Presiden.
Ancaman Serius Ketahanan Pangan
Hilangnya ratusan ribu hektare sawah dinilai akan berdampak langsung pada kapasitas produksi beras nasional. Jika tidak segera dikendalikan, Indonesia berisiko semakin bergantung pada impor pangan di tengah ketidakpastian global, perubahan iklim, dan krisis geopolitik internasional.
Para pengamat menilai, situasi ini menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam mewujudkan visi kemandirian dan ketahanan pangan nasional yang selama ini menjadi salah satu agenda strategis pemerintahannya.
Pemerintah Siapkan Langkah Strategis
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo disebut memberi perhatian serius dan meminta agar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diperkuat. Pemerintah juga mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah agar izin alih fungsi lahan tidak diberikan secara sembarangan.
Selain penguatan regulasi, pemerintah tengah mengkaji langkah-langkah strategis, mulai dari pendataan ulang lahan sawah nasional, pengetatan tata ruang, hingga optimalisasi lahan pertanian yang tersisa.
Sawah sebagai Aset Strategis Negara
Pemerintah menegaskan bahwa sawah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan instrumen strategis negara dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ketahanan pangan dipandang sebagai fondasi utama kedaulatan nasional.
Dengan angka kehilangan lahan yang mencapai ratusan ribu hektare, publik kini menanti langkah konkret pemerintah untuk memastikan krisis ini tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar bagi masa depan pangan Indonesia.
